Pengadilan Tinggi mengikuti kegiatan rapat koordinasi percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring pada Senin, 13 April 2026 melalui aplikasi Zoom.
Rapat koordinasi ini membahas langkah-langkah strategis dalam mendorong percepatan realisasi anggaran, khususnya pada komponen belanja pegawai, agar dapat terserap secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dibahas pula pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan anggaran guna meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun deviasi dalam realisasi anggaran.
Salah satu poin penting yang menjadi pembahasan dalam kegiatan ini adalah percepatan realisasi pembayaran kekurangan gaji hakim. Dalam hal ini, satuan kerja diminta untuk segera melakukan identifikasi data kekurangan gaji, memastikan kelengkapan administrasi pendukung, serta mempercepat proses pengajuan dan pencairan agar hak-hak hakim dapat terpenuhi tanpa keterlambatan. Penekanan juga diberikan agar proses tersebut dilaksanakan secara cermat dan akurat guna menghindari kesalahan perhitungan maupun kendala dalam proses pembayaran.
Dalam forum tersebut, juga disampaikan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih matang, peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta penguatan koordinasi antar unit kerja. Optimalisasi penyerapan anggaran tidak hanya berfokus pada kecepatan realisasi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Tinggi menunjukkan komitmen dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional dan akuntabel, serta siap mengimplementasikan hasil rapat koordinasi guna meningkatkan kinerja penyerapan anggaran, termasuk dalam penyelesaian realisasi kekurangan gaji hakim pada Tahun Anggaran 2026.
2026
13
Apr
