Area V Tim Pembangunan ZI PT Surabaya
Penguatan Pengawasan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Tinggi Surabaya
-
Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Tinggi Surabaya
-
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tinggi Surabaya
-
Meningkatkan sistem integritas di Pengadilan Tinggi Surabya dalam upaya pencegahan KKN
Rencana Aksi :
Tahap pertama adalah melaksanakan Penguatan Pengawasan di Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membangun Zona Integritas mempertahankan WBK dan WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Se- Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai usulan sebagai Zona Integritas mempertahankan WBK dan WBBM Rencana aksi dalam manajemen perubahan ini adalah :
Rencana aksi dalam Penguatan Pengawasan ini adalah :
1. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi Pengadilan Tinggi Surabaya;
2. Mengimplementasikan Pengendalian gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
3. Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP) dan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. Melakukan Kegiatan Pengendalian dan Mengkomunikasikan SPI kepada seluruh Pihak Untuk Meminimalisir Resiko;
5. Menunjuk Petugas Meja Pengaduan;
6. Menindaklanjuti Setiap Laporan Yang Masuk;
7. Menerapkan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Melakukan Identifikasi/Pemetaan benturan Kepentingan dalam tugas dan Fungsi Utama.
Susunan Tim
Koordinator Area
Hj. SRI HERAWATSH.MH.
Anggota
# |
Nama |
1 |
Heru Mulyono Ilwan, SH. MH |
2 |
Prim Fahrur Razi, SH. MH. |
3 |
Syahrir, ST., SH. |
4 |
Hj. Emi Rihastuti, SH.MH. |
5 |
Udin Wahyudin, S.H., M.H. |
6 |
Mucharom Rudianto, SH. |
7 |
Agis Yosianto Adam, S.H |
8 |
Aulia Mazidah, A.Md. |
9 |
Rominta Maria Lingga, A.Md. |
Rencana Kerja
LKE
Pemenuhan
Pengendalian Gratifikasi
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
Link |
2 |
Unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi |
Link |
Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian |
Link |
2 |
Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja |
Link |
3 |
Unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
Link |
4 |
Unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait |
Link |
Pengaduan Masyarakat
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat |
Link |
2 |
Unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat |
Link |
3 |
Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
Link |
4 |
Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
Link |
Whistle Blowing System
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Unit kerja telah menerapkan whistle blowing system |
Link |
2 |
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system |
Link |
3 |
unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle
blowing system |
Link |
Penanganan Benturan Kepentingan
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama |
Link |
2 |
Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan |
Link |
3 |
Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan |
Link |
4 |
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan |
Link |
5 |
Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan |
Link |
Reform
Mekanisme Pengendalian Aktivitas
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang |
Link |
Penanganan Pengaduan Masyarakat
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat |
Link |
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN |
Link |
2 |
Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN |
Link |
Monev Area
Profil