Area IV Tim Pembangunan ZI PT Surabaya
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
-
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
-
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
Rencana Aksi :
Dalam Rencana Aksi Kerja Area IV, Peningkatan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan Area IV. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Susunan Tim
Koordinator Area
KAREL TUPPU, SH., MH.
Anggota
# |
Nama |
1 |
Daniel Dalle Pairunan, SH., MH. |
2 |
Reno Listowo, SH., MH. |
3 |
Ugo, SH., MH. |
4 |
Lucia Christanti, SE., SH. |
5 |
Arlin Lu’luul Maulidya, SE. |
6 |
Intan Larasati, S.E. |
7 |
Dian Savitry A.. A.Md. |
8 |
Renata Rebeka Sianturi, A.md.Ak. |
Rencana Kerja
LKE
Pemenuhan
Keterlibatan Pimpinan
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat
penyusunan perencanaan |
Link |
2 |
Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja |
Link |
3 |
Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala |
Link |
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan; |
Link |
2 |
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil |
Link |
3 |
Telah terdapat penetpan Indikator Kinerja Utama (IKU) |
Link |
4 |
Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable,
Acheivable, Relevant and Time bound (SMART) |
Link |
5 |
Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu |
Link |
6 |
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja |
Link |
7 |
Unit kerja telah membangun sistem informasi kinerja |
Link |
8 |
Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja |
Link |
Reform
Meningkatnya capaian kinera
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih |
Link |
Pemberian Reward and Punishment
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi |
Link |
Kerangka Logis Kinerja
# |
Indikator |
Eviden |
1 |
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai |
Link |
Monev Area
Profil
Jakarta – Humas: Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1462/DJU/KP1.1.3/XIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Kebutuhan Hakim...
Selengkapnya
Pengadilan Tinggi Surabaya melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu,...
Selengkapnya
Surabaya, 6 Agustus 2025 bertempat di ruang Aula Lantai 2 Pengadilan Tinggi Surabaya, tim peneliti dari Pusat Strategi Kebijakan Hukum...
Selengkapnya
Surabaya, Selasa, 05 Agustus 2025. Pusat Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Badan...
Selengkapnya
Surabaya, 18 Juli 2025 – Direktorat Jenderal Badilum menyelenggarakan kegiatan Asesmen AMPUH (Sertifikasi Pengadilan Unggul dan Tangguh) pada Pengadilan Tinggi...
Selengkapnya