Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2026 dengan judul “Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Pola Promosi Dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan Pada Badan Peradilan Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung”

Pengadilan Tinggi turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring pada Senin, 13 April 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan naskah urgensi Tahun Anggaran 2026 dengan tema “Rancangan Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pola Promosi dan Mutasi Jabatan Kepaniteraan pada Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung”. FGD diikuti oleh para pimpinan serta aparatur kepaniteraan dari berbagai satuan kerja, termasuk Pengadilan Tinggi.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan pembukaan, laporan penyelenggaraan, serta sambutan dari pimpinan Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Selanjutnya, disampaikan keynote speech oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang menekankan pentingnya pembaruan kebijakan dalam mendukung profesionalitas dan pengembangan karier aparatur peradilan.
Materi utama yang dipaparkan dalam FGD ini mencakup konsep perubahan pola promosi dan mutasi jabatan kepaniteraan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis kompetensi. Dalam pembahasan tersebut, disoroti perlunya penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi guna menjamin pemerataan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan peradilan, serta kepastian jenjang karier bagi aparatur kepaniteraan.
Melalui sesi diskusi interaktif, peserta FGD, termasuk dari Pengadilan Tinggi, turut memberikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan kebijakan yang disusun. Berbagai perspektif disampaikan, khususnya terkait implementasi teknis di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem promosi dan mutasi yang lebih objektif dan akuntabel.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh peserta sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan penyempurnaan naskah urgensi yang tengah disusun oleh tim.
Keikutsertaan Pengadilan Tinggi dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan serta penguatan tata kelola kelembagaan yang lebih baik.