Surabaya, 5 Oktober 2026 — Pengadilan Tinggi Surabaya menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Daerah oleh Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin (5/10/2026), bertempat di Ruang Sidang Utama Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan pimpinan, hakim, serta panitera dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer di wilayah Jawa Timur.
Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI, serta pembacaan doa. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Sujatmiko, S.H., M.H., sebelum memasuki agenda utama berupa pembinaan oleh para Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah Mahkamah Agung RI.
Dalam sesi pembinaan, Yang Mulia Prof. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Yang Mulia Sutarjo, S.H., M.H. menyampaikan pembinaan bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Sementara itu, pembinaan bagi lingkungan peradilan tata usaha negara disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation, serta pembinaan bagi lingkungan peradilan militer disampaikan oleh Yang Mulia Brigjen (Purn.) Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Selain penyampaian materi pembinaan, kegiatan ini juga menjadi forum bagi para peserta untuk menyampaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas peradilan. Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dalam penerapan hukum serta penguatan koordinasi di antara satuan kerja pada empat lingkungan peradilan.
Penyelenggaraan pembinaan daerah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Surabaya berharap hasil pembinaan dapat menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan tugas secara konsisten, menjaga integritas, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.
2026
05
Oct
