Surabaya, 20 Juli 2026 – Pengadilan Tinggi Surabaya menyelenggarakan Entry Meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya YM Bapak Sujatmiko, S.H., M.H. dan dihadiri oleh para Hakim Tinggi Pengawas Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Surabaya, Sekretaris, Plh. Panitera, Kepala Sub Bagian, Panitera Muda serta seluruh tim evaluator. Selain itu juga dihadiri Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Sekretaris, serta Tim Pengelola SAKIP dari masing-masing satuan kerja. Entry Meeting merupakan tahapan awal pelaksanaan evaluasi AKIP yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelaksanaan evaluasi, ruang lingkup penilaian, jadwal kegiatan, serta kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan oleh setiap satuan kerja.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menegaskan bahwa pelaksanaan Evaluasi AKIP bukan hanya sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat budaya kinerja, serta mendorong terciptanya pelayanan peradilan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Pada kesempatan tersebut juga disampaikan arahan dari Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya Bapak Drs. Muhamad Ashar, M.H. dan Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Ibu Arlin Lu’luul Maulidya, S.E. disampaikan arahan mengenai teknis pelaksanaan desk evaluasi, penyampaian data dukung, serta hal-hal yang menjadi fokus penilaian dalam Evaluasi AKIP Tahun 2026.
Melalui kegiatan Entry Meeting ini, diharapkan seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dapat mempersiapkan dokumen evaluasi secara optimal dan melaksanakan setiap tahapan evaluasi dengan baik. Pengadilan Tinggi Surabaya berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh satuan kerja guna meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mewujudkan badan peradilan yang agung, modern, transparan, dan akuntabel.
