Pengelolaan Barang Milik Negara

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 515/BUA-4/PL.09/10/2017 hal tersebut diatas dan surat perintah Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 07 Agustus 2017 Nomor 744/SEK/KU.02/08/2017 serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 458/LHP/XVl/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 atas Sistem Pengendalian Intern tentang Pengelolaan Barang Milik Negara belum Optimal, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjutinya.

Surat ke Tingkat Pertama